KEKOSONGAN UPAYA HUKUM GUGATAN BIDANG KEPABEANAN DI INDONESIA

Abstrak

Abstract:

The National Tax Law system since 1983 has placed the Act governing the separation between formal tax laws and material tax laws in different laws. The union of formal tax laws in 1 (one) law is a legal attempt if there is a tax dispute. Legal efforts The lawsuit is not regulated in Law No. 17 of 2006 on different Customs which has been regulated in Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations as the latest amendment to Act No. 16 of 2009 on General Provisions and Taxation Rules. So it is necessary for the judge to find the law (recht vinding) and there is a legal vacuum (recht vacuum) if in the trial examination submitted to him. And the decisions of the Judges should also not be immediately based only on the provisions of the law alone, but according to the purpose of the law itself, other than the principle of legal certainty and the principle of legal justice. The principle of justice in question can actually be interpreted in accordance with the head of the ruling that reads: "For the sake of justice based on an omnipresent god". So that in order to seek legal justice over the dispute over the Customs area is not limited to only appeals but also appeals to the Tax Tribunal, especially the Tax Tribunal as a Special Court that has the authority to examine, The Supreme Court may judge and decide a particular case established in one of the judicial bodies under the Supreme Court which is certainly regulated by the Act. Moreover, the power of judges is protected by the Law in order to determine right or wrong, fair or unjust laws that are interpreted and confirmed by judges as judicial institutions.

Abstrak:

Sistem Hukum pajak Nasional sejak tahun 1983 telah menempatkan Undang-undang yang mengatur pemisahan antara hukum pajak formal dan hukum pajak materil dalam undang-undang yang berbeda. Penyatuan hukum pajak formal dalam 1 (satu) undang-undang yaitu upaya hukum apabila terdapat sengketa pajak. Upaya hukum Gugatan tidak diatur pada Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan berbeda yang telah diatur pada Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sehingga diperlukan Hakim untuk menemukan hukumnya (recht vinding) serta terdapat ada kekosongan hukum (recht vacuum) apabila dalam pemeriksaan persidangan yang diajukan kepadanya. Dan hendaknya putusan para Hakim juga tidak serta merta hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan semata, tetapi sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu selain asas kepastian hukum juga asas keadilan hukum. Asas keadilan yang dimaksud sebenarnya dapat dimaknai sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sehingga untuk mencari keadilan hukum atas sengketa bidang Kepabeanan tidak dibatasi hanya permohonan Banding tetapi juga permohonan gugatan pada Pengadilan Pajak, apalagi Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang tentu diatur dalam Undang-undang. Apalagi Kekuasaan Hakim dilindungi oleh Undang-undang agar dapat menentukan benar atau salah, adil atau tidak adilnya hukum yang ditafsirkan serta dipastikan oleh para Hakim sebagai lembaga yudikatif.