WASAKA HUKUM

PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH UNTUK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT MORAL

Aulia Muthiah — 2024-08-21

The provision of child maintenance is clearly regulated in the Al-Quran, the Marriage Law and also the Compilation of Islamic Law. It is clear that these three sources of law mention that providing for children is an obligation. However, the empirical facts that the author finds when divorce occurs are more fathers who leave the obligation of maintenance to their children. Recorded in the Tembilahan Religious Court from 9 cases. 4 cases are still carrying out maintenance payments while the other 5 cases do not pay maintenance to their children.

The research method that the author uses in this paper uses the normative empirical method, namely by examining the regulations on child maintenance which the author then juxtaposes the Tembilahan Religious Court case study on the implementation of post-divorce maintenance.

The results of the study state that the implementation of post-divorce child maintenance based on moral philosophy theories shows that when the father prioritizes his good moral attitude, the implementation of maintenance will be carried out properly because with good morals the father will be responsible as well as possible. Conversely, if his inner instincts do not show good morals, the law will look for loopholes so that he does not implement the applicable law because the weakness of the law does not provide sanctions for fathers who do not support their children. Law and morals must hold fast in order to achieve the establishment of established legal joints.

ABSTRAK

Ketentuan nafkah anak secara jelas di atur dalam Al-Quran, Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Jelas ketiga sumber hukum ini menyebutkan bahwa menafkahi anak adalah suatu kewajiban. Namun fakta empiris yang penulis temukan ketika perceraian terjadi lebih banyak ayah yang meninggalkan kewajiban nafkah kepada anak-anaknya. Tercatat di Pengadilan Agama Tembilahan dari 9 kasus. 4 kasus masih menjalankan pembayaran nafkah sedangkan 5 kasus lainnya tidak membayarkan nafkah kepada anaknya.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini menggunakan metode normatif empiris yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan tentang nafkah anak yang kemudian penulis sandingkan studi kasus Pengadilan Agama Tembilahan tentang pelakasnaan nafkah pasca perceraian

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian berdasarkan teori-teori filsafat moral menunjukkan bahwa ketika ayah mengedepankan sikap moralnya yang baik maka pelaksanaan nafkah akan terlaksana dengan baik sebab dengan moralnya yang baik sang ayah akan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya jika naluri batiniyahnya tidak menunjukkan kepada moral yang baik hukum yang dibuat akan dicari celahnya agar dia tidak melaksanakan hukum yang berlaku sebab kelemahan hukum tidak memberikan sanksi tindakan untuk ayah yang tidak menafkahi anak-anaknya. Hukum dan moral wajib berpegangan teguh demi untuk mencapai tegaknya sendi-sendi hukum yang sudah ditetapkan.

IMPLEMENNTASI KONDISI KHUSUS DAERAH DAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PERATURAN DAERAH SEBAGAI WUJUD NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Fajrian Noor Anugrah — 2024-08-21

The implementation of local government is directed to accelerate the realization of community welfare through improving services, empowerment, and community participation, as well as increasing regional competitiveness by paying attention to the principles of democracy, equity, justice, and the peculiarities or special conditions of a region that are in accordance with the aspirations of the community into the Unitary State system of the Republic of Indonesia based on democratic law. The purpose of the research is to analyze laws and regulations in terms of the implementation of special conditions and community involvement in the process of forming democratic regional regulations The type of research used is normative legal research. The results of the study show that the formulation of the Regional Regulation in order to realize a democratic legal state has not entirely contained material on the content of special regional conditions and community aspirations in accordance with the needs of the community as an integral part of the national system of laws and regulations based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations Number 23 of 2014 concerning Regional Government.

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan atau kondisi khusus suatu daerah yang sesuai dengan aspirarsi Masyarakat ke dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum yang demokratis. Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dalam hal implentasi kondisi khusus dan keterlibatan Masyarakat pada proses terbentuknya peraturan daerah yang demokratis Jenis penelitian yang digunakan adalah Penulisan hukum normatif (normative legal research). Hasil penelitian menunjukan, bahwa Formulasi pembentukan Perda dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis belum seluruhnya memuat materi muatan kondisi khusus daerah dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Rudy Habibie — 2024-08-21

The author made several observations of home industry business actors around houses, roadsides and several other food items and conducted interviews with owners or representatives related to the implementation of the Consumer Protection Law on Labels on Home Industry Food Products.

The objectives of this research are as follows:

To find out about the implementation of the Consumer Protection Law on labels on household industrial food products.
To find out about supervision of household industrial food products as an effort to protect consumers.

Research result :

The implementation of the Consumer Protection Law on Labels on Home Industry Food Products, especially in article 8 paragraph (1) point (i) of the Consumer Protection Law regarding violations by home industry food business actors, has not been carried out properly. The results of the findings in the field found that quite a lot of home industry food products violated the label provisions contained in the Consumer Protection Law, especially in article 8 paragraph (1) letter (i) of the Consumer Protection Law, namely home industry food products did not have labels. as well as an explanation of the goods containing the name of the goods, size, net or net weight/content, composition, date of manufacture, date, month, year of expiry, name and address of the business actor. This also violates Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements as well as Decree of the Republic of Indonesia Food and Drug Supervisory Agency Number HK. 00. 05. 5. 1639 concerning Guidelines for Good Panga Production Methods for Home Industries (CPPB-IRT). Apart from that, the level of knowledge and understanding of food labeling regulations is relatively low. They really do not understand their obligations, the aims and objectives of implementing regulations regarding food labels, as well as the impacts that will arise if these regulations are not implemented.
The form of supervision over home industry food products as an effort to protect consumers has not been fully implemented properly because the government only applies sanctions in the form of statements to business actors to comply with safety regulations for home industry food products. In this case, efforts to protect consumers have not been running properly because the government is only given the authority to take administrative action as stated in article 47 paragraph (2) of Government Regulation Number 28 of 2004 concerning Food Safety, Quality and Nutrition.

ABSTRAK

Penulis melakukan berberapa observasi pelaku usaha industri rumah tangga yang ada di sekitaran rumah, pinggiran jalan raya dan beberapa barang-barang makanan lain dan melakukan wawancara kepada pemilik atau perwakilan terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Label pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk pangan industri rumah tangga.
Untuk mengetahui pengawasan terhadap produk pangan industri rumah tangga sebagai upaya perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Label Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga khususnya pada pasal 8 ayat (1) butir (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran pelaku usaha pangan industri rumah tangga belum berjalan dengan semestinya. Hasil temuan dilapangan menemukan cukup banyak produk pangan industri rumah tangga yang melanggar ketentuan label yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khusunya dalam pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu produk pangan industri rumah tangga tidak memiliki label serta penjelasan tentang barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, tanggal pembuatan, tanggal bulan tahun kedaluarsa, nama dan alamat pelaku usaha. Hal tersebut juga telah melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00. 05. 5. 1639 tentang Pedoman Cara Produksi Panga Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). Selain itu tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan label pangan relatif rendah. Mereka benar-benar belum paham akan kewajibannya, maksud dan tujuan diberlakukannya peraturan mengenai label pangan, serta dampak yang akan timbul apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan.
Bentuk Pengawasan Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena pemerintah hanya menerapkan sanksi saja berupa surat pernyataan kepada pelaku usaha supaya mematuhi ketentuan keamanan produk pangan industri rumah tangga. Dalam hal ini upaya perlindungan kosumen belum berjalan dengan semestinya dikarenakan pemerintah hanya diberikan wewenang untuk mengambil tindakan administratif yang terdapat pada pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

ANAK SEBAGAI PELAKU BULLYING DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Munajah — 2024-08-21

Attention to children as perpetrators of bullying is just as important as attention to children as victims of bullying, considering that children are national assets. The rapid development of social media and its easy access by all groups, including children, has influenced children’s behavior. Therefore, it is necessary to provide thought on how to address this phenomenon.

The research method used in this writing is juridical-sociological, which involves analyzing the reciprocal relationship between the social symptoms of rampant bullying committed by children and the laws and policies related to children.

The results of this study indicate that the environment and social media influence children’s behavior. The Child Protection Law, which is expected to provide comprehensive protection for children in various aspects of their growth and development, does not adequately support protection for children, particularly those who are perpetrators. Therefore, the response should not only focus on appropriate punishment or action but also on the need for preventive and holistic regulations.

ABSTRAK

Perhatian terhadap anak sebagai pelaku bullying tidak kalah penting dengan anak sebagai korban bullying. Mengingat anak adalah aset bangsa. Pesatnya perkembangan sosial media dan kemudahan akses oleh semua kalangan termasuk anak turut mempengaruhi perilaku anak. Maka perlu ada pemikiran yang diberikan dalam menyikapi fenomena ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis yaitu dengan menganalisa mengenai hubungan timbal balik antara gejala sosial dari maraknya bullying yang dilakukan oleh anak dan hukum serta kebijakan yang berkenaan dengan anak .

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah lingkungan dan sosial media berpengaruh terhadap perilaku anak. Undang-undang Perlindungan Anak yang diharapkan memberikan perlindungan bagi anak seutuhnya dalam berbagai aspek kehidupan tumbuh dan kembangnya, tidak cukup mendukung perlindungan terhadap anak tersebut khususnya terhadap anak sebagai pelaku. Sehingga sikap yang diberikan tidak cukup hanya tentang bagaimana memberikan hukuman atau penindakan yang tepat, akan tetapi juga perlu ada peraturan yang bersifat preventif dan holistic.

TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PENAHANAN IJAZAH PEKERJA OLEH PEMBERI KERJA DALAM KESEPAKATAN PERJANJIAN KERJA

Akhmad Zulkifli — 2024-08-21

Currently, there are still many laborers/workers who lack knowledge about their rights and the importance of employment agreements in an employment relationship, including the withholding of diplomas as a condition and guarantee of employment and when the employment relationship ends in a company. There is no regulation that specifically regulates this matter, so the occurrence of disputes is very large even though the withholding of certificates as a condition and guarantee of employment is regulated in the employment agreement agreed upon by the employer and the workers themselves. In addition, there is no security for workers if the company defaults in returning the certificate so that workers will be more disadvantaged. To analyze the legal issues mentioned above, normative legal research is used, namely research on library materials or relevant secondary data. This research uses a statutory approach and this research is descriptive analytical. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials were collected through literature study and then analyzed qualitatively. The results of the study show that the act of withholding a worker's diploma by the employer contained in a work agreement or contract in terms of formal sources of labor law, both legislation and custom, is not prohibited, although in reality in the field this practice is often detrimental to the worker and the author even considers that there is a legal vacuum against this practice and legal protection for workers whose diplomas are withheld by the employer in the event of a dispute between the worker and the employer there is a mechanism provided by the State to resolve disputes between the employer and the worker either through bipartite, mediation or litigation.

ABSTRAK

Saat ini masih banyak buruh/pekerja yang minim akan pengetahuan tentang hak-hak yang mereka miliki dan pentingnya perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja, termasuk dalam hal penahanan ijazah sebagai syarat dan jaminan kerja serta saat berakhirnya hubungan kerja di suatu perusahaan. Tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut, sehingga terjadinya sengketa sangatlah besar meskipun penahanan ijazah sebagai syarat dan jaminan kerja diatur dalam perjanjian kerja yang disepakati oleh pihak pengusaha dan buruh/pekerja sendiri. Di samping itu, tidak ada pengamanan terhadap buruh apabila perusahaan wanprestasi dalam pengembalian ijazah sehingga buruh akan lebih banyak dirugikan. Untuk menganalisis permasalahan hukum tersebut di atas, maka dipergunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindakan penahan ijazah pekerja oleh pemberi kerja yang termuat dalam perjanjian ataupun kontrak kerja dari sisi sumber hukum formil ketenagakerjaan baik itu peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan tidak dilarang walaupun pada realitanya di lapangan praktek tersebut seringkali merugikan pihak pekerja bahkan penulis menilai terjadi kekosongan hukum terhadap praktek tersebut serta perlindungan hukum bagi pekerja yang ijazahnya ditahan oleh pihak pemberi kerja dalam hal terjadi perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja terdapat mekanisme yang di sediakan oleh Negara untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak pemberi kerja dan pekerja baik melalui bipartit, mediasi maupun litigasi.

PROSEDUR KONSINYASI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA KE PENGADILAN NEGERI SEBAGAI PIHAK PENYELENGGARA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN

Abdul Halim — 2024-08-21

State-Owned Enterprises (SOEs) are one of the agencies that require land that receives a special assignment from the government in the context of providing infrastructure for the public interest. In the process of land procurement carried out by SOEs, it is also inseparable from the problem of not reaching an agreement in the deliberations on the determination of compensation to the Entitled Parties and for these objections are not accompanied by demands, SOEs can entrust the compensation to the District Court where the location of land acquisition for the development is carried out. The purpose of this study is to identify laws and regulations in terms of land acquisition for development by SOEs related to deposits to the district court for the Entitled Party and to find out the legal certainty in the implementation of the compensation process in the context of the deposit money to the district court if the Entitled Party does not want to accept. The type of research used is normative research, research conducted by analyzing the substance/material of laws and regulations. The results of the research show that the consignment of compensation in land acquisition for development submitted by SOEs to the District Court is in accordance with laws and regulations. However, what is more important is to change the mechanism for arranging deliberations for consensus in determining the value of compensation must be carried out early where the Entitled Party must be involved in the Compensation Assessment Team so that later the determination of compensation will no longer be a problem between SOEs and the Entitled Party so that development for the public interest can run smoothly and the results can be enjoyed by all citizens.

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu Instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh BUMN ini juga tidak terlepas dari permasalahan dalam tidak tercapainya kesepakatan dalam musyawarah penetapan ganti rugi kepada Pihak Yang Berhak dan atas keberatan tersebut tidak diiringi oleh tuntutan maka BUMN dapat menitipkan ganti rugi tersebut ke Pengadilan Negeri tempat lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan tersebut dilaksanakan. Tujuan Penelitian ini mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan oleh BUMN terkait uang titipan ke pengadilan negeri untuk Pihak Yang Berhak dan untuk mengetahui kepastian hukum dalam pelaksanaan proses ganti rugi pada konteks uang titipan ke pengadilan negeri jika Pihak Yang Berhak tidak mau menerima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian yang dilakukan dengan menganalisa substansi/materi peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukan, bahwa Konsinyasi ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan diserahkan oleh BUMN kepada Pengadilan Negeri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi yang lebih penting adalah mengubah mekanisme pengaturan musyawarah untuk mufakat dalam penetapan nilai ganti kerugian harus dilaksanakan lebih awal dimana Pihak Yang Berhak harus dilibatkan dalam dalam Tim Penilai ganti rugi sehingga nantinya penetapan ganti rugi tersebut tidak lagi menjadi permasalahan antara BUMN dengan Pihak Yang Berhak agar pembangunan untuk kepentingan umum dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua warga negara.

LITERASI FILANTROPI: KUNCI UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN FILANTROPI DI MASYARAKAT

Muhammad Adi Riswan Al Mubarak — 2024-08-21

This research aims to analyze the influence of philanthropic literacy on increasing philanthropic awareness in society. Using a literature analysis approach, this research explores the concept of philanthropic literacy and its impact on philanthropic awareness among the public. Through a review of various literature sources, this research identifies the relationship between understanding of philanthropy and the level of social awareness in society. This research method involves a conceptual study to understand the basic concepts of philanthropic literacy, analysis of previously conducted survey data to gain insight into philanthropic practice, and a comprehensive literature search to gather related information. The results of the analysis show the importance of philanthropic literacy as a means of increasing community participation and contribution in philanthropic activities. The implications of this research can provide guidance for the development of philanthropic literacy programs that are effective in increasing philanthropic awareness and community involvement in philanthropic efforts.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi filantropi terhadap peningkatan kesadaran filantropi dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan analisis literatur, penelitian ini mengeksplorasi konsep literasi filantropi dan dampaknya pada kesadaran filantropi di kalangan masyarakat. Melalui tinjauan terhadap berbagai sumber literatur, penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara pemahaman tentang filantropi dan tingkat kesadaran sosial dalam masyarakat. Metode penelitian ini melibatkan studi konseptual untuk memahami konsep dasar literasi filantropi, analisis data survei yang dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan wawasan praktik filantropi, dan penelusuran literatur komprehensif untuk mengumpulkan informasi terkait. Hasil analisis menunjukkan pentingnya literasi filantropi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam kegiatan filantropi. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pengembangan program literasi filantropi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran filantropi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya filantropis.