Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Abstrak

The purpose of this research is 1) to find out freedom of opinion by using social media based on the Human Rights Act. 2) to find out the right to express opinions based on the ITE Law in terms of defamation, seen from the right to freedom of opinion on social media regulated in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

The research method with the type of research in this research is normative legal research. The nature of the research in this study is prescriptive in nature. This research analysis was carried out by criticizing, supporting, or giving comments, then making a conclusion on the results of the research with one's own thoughts and the assistance of literature review. The method for this type of normative legal research is in the form of a prescriptive method, namely an analytical method that provides an assessment (justification) about whether the object under study is right or wrong or what should be according to law.

The research results obtained first: freedom of opinion by using social media based on the Human Rights Act, namely how to convey and present an opinion when it is published, one of which is having to maintain ethics and aesthetics in speaking and expressing opinions, not to damage the dignity of others and not cause unrest in society. Second: the right to express opinions and the regulation in the ITE Law regarding defamation seen from the right to freedom of opinion on social media which is regulated in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Insult or defamation through social media should not occur if users are wise in uploading statuses so as to provide a sense of security for all parties. In fact, expressing an opinion is not contrary to the Human Rights Law because the rules that have been explained are freedom to criticize problems that occur either directly or via social media. Clear rules have long been in this Human Rights Law, in fact, the norm of free speech in public has been clearly regulated, but because the ITE Law does not explain and is not based on the Human Rights Law, there are legal conflicts with the clarity of the ITE Law.

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui perbandingan kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan UU ITE. 2) untuk mengetahui hak menyampaikan pendapat berdasarkan UU ITE dalam hal pencemaran nama baik, dilihat dari hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian dengan penelitian hukum normatif (normative legal research). Sifat penelitian dalam Penelitian ini adalah bersifat Preskriptif. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau member komentar, dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.  Hasil penelitian yang diperoleh Pertama : Perbandingan kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan UU ITE sangat bertolak belakang karena pada intinya lahirnya UU ITE 6masyarakat sangat berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya hal ini dkarenakanadanya beberapa aturan yang membatasi didalam menyampaiakn pendapatnya UU No19 th 2016 tentang Perubahan Atas UU No11 th 2008 tentang ITE (UU ITE) didalam nya terkandung beberpa pasal yang dinalai membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi beberapa pasal yang masyarakat bisa berpotensi terjadinya pidana dalam menyampaikan pendapat terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU No11 th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain itu terdapat juga didalam pasal 27 ayat (3) tersebut. Dan juga didalam pasal 28 ayat 2. Kedua: hak menyampaikan pendapat dan pengaturan dalam UU ITE tentang pencemaran nama baik dilihat dari hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, saat adanya kalimat menghina atau mencemarkan nama seseorang bukan nama Lembaga atau negara melalui media sosial. Sementara HAM menjaga rasa aman bagi semua pihak dalam kebebasan untuk mengkritisi secara media sosial. Aturan yang jelas sudah lama dalam undang-Undang HAM ini namun UU ITE ini tidak menjelaskan tentang pencemaran dan penghinaan.