KORUPSI POLITIK TERLAHIR DARI SISTEM PEMILIHAN UMUM MENGGUNAKAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DI INDONESIA

Abstrak

This study examines an open proportional electoral system in Indonesia that cause political corrupt. The purpose of this study is to analyze an open proportional election system that generates corruption among members of Parliament and DPRD. This research uses qualitative research with descriptive approach. Sources of data used, namely the primary data based on laws and official documents related to the electoral system in Indonesia. Secondary data include literature that is relevant to research in the form of books, articles magazines, newspapers, or scientific journals, press releases, and previous research relating to open list election systems and political corruption. The findings of this study indicate that the application of an open proportional electoral system aims to produce representative who is accountable and close to the constituents. This electoral system has the potential to generate political corruption due to the expensive political costs of competing in the election.

Penelitian ini mengkaji sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia yang melahirkan perilaku korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa sistem pemilu proporsional terbuka yang melahirkan korupsi dikalangan anggota DPR dan DPRD. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer yang berdasarkan peraturan perundangan dan dokumen resmi yang terkait sistem pemilu di Indonesia. Sedangkan data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan penelitian berupa buku, artikel dari majalah, surat kabar, atau jurnal ilmiah, siaran pers, serta penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan sistem pemilu daftar terbuka dan korupsi politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu proporsional terbuka bertujuan agar menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel dan dekat dengan konstituennya. Sistem pemilu ini berpotensi melahirkan korupsi politik karena biaya politik yang mahal selama berkompetisi dalam pemilu.