HUBUNGAN HUKUM DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN OUTSOURCING

Abstrak

Abstract :   Outsourcing is the surrender of part of the work that is not a company's core business or activity to another company. This surrender can be done in 2 (two) forms, namely by submitting in the form of work or by providing labor.
Regarding the implementation of this outsourcing method in Indonesia, it has been regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Before the enactment of the law, regarding the employment contract in Indonesia, the regulation referred to article 1601 b BW. In the Manpower Act governs the terms, conditions, as well as the form of agreements in the outsourcing method. From this arrangement it can be seen that, in outsourcing the existing legal relationship is between the company providing workers / laborers as the recipient of work and the company contracting out the portion of work, namely the company using the workers / laborers as the employer (vincihul) and the work agreement or employment contract between company service provider workers / laborers with workers.So it can be concluded that there is no binding legal relationship between workers and service user companies, despite the fact that daily workers work at service user companies. Therefore, the two parties cannot mutually demand rights and obligations.The application of the outsourcing method certainly has some kind of rule of the game and the rules of the game are agreements or contracts made by the parties in outsourcing and regulations made by the government as regulators.These agreements and regulations bind the parties in outsourcing. Workers only have a legal relationship with the service provider company, so if there is a loss to the worker in outsourcing due to the mistakes of other parties, the party responsible for the service is a worker / labor provider. On this basis workers can file compensation claims if it can be proven that the company providing the services of workers / laborers is in breach of default or acts that violate the law.

Abstrak :  Outsourcing adalah penyerahan bagian pekerjaan yang bukan merupakan kegiatan atau bisnis utama (core business) perusahaan kepada perusahaan lain. Penyerahaan ini bisa dilakukan dengan 2 (dua) bentuk yaitu dengan menyerahkan dalam bentuk pekerjaan atau dengan penyedian tenaga kerja.  Mengenai pelaksanaan metode outsourcing ini di Indonesia telah mendapatkan pengaturannya pada Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelum dibentuknya undang-undang tersebut, mengenai pemborongan pekerjaan di Indonesia,pengaturannya mengacu pada pasal 1601 b BW. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur mengenai syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, juga mengenai bentuk perjanjian yang ada dalam metode outsourcing. Dari pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa, dalam outsourcing hubungan hukum yang ada adalah antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagai penerima pekerjaan dengan perusahaan yang mengontrakkan bagian pekerjaannya yaitu perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh sebagai pemberi pekerjaan ( vincihul) dan perjanjian kerja atau kontrak kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara pekerja dengan perusahaan pengguna jasa, meskipun menurut kenyataannya sehari-hari pekerja bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Karena itu, antara kedua pihak tersebut tidak dapat saling menuntut hak dan kewajiban. Penerapan metode outsourcing tentunya memiliki semacam aturan main (rule of game) dan aturan main tersebut berupa perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam outsourcing dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai regulator. Perjanjian dan peraturan tersebut mengikat para pihak dalam outsourcing, Pekerja hanya memiliki hubungan hukum dengan perusahaan penyedia jasa, maka jika terjadi kerugian pada pihak pekerja dalam outsourcing akibat kesalahan pihak lain, yang bertanggung gugat adalah perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Atas dasar tersebut pekerja dapat mengajukan tuntutan ganti rugi jika dapat dibuktikan bahwa pihak perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh melakukan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.