PENGATURAN HUKUM MENGENAI BATAS HARGA DAN PASOKAN DMO BATU BARA SEKTOR INDUSTRI NON KELISTRIKAN DI INDONESIA
Kata Kunci:
regulation, DMO Supply Price, Industry, pengaturan, Harga Pasokan DMO, IndustriAbstrak
Indonesia is a country that has abundant natural resources, one of the prima donna natural resources is coal, besides that Indonesia is also one of the largest coal producers and exporters in the world. The government implements a Domestic Market Obligation (DMO) policy in which producers have an obligation to sell coal for domestic purposes. The regulation regarding DMO is regulated in the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number: 139.K/HK.02/MEM.B/2021 and the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number: 58.K/HK.02/MEM .B/2022, one of which discusses the price limit and supply of DMO Coal for the Industrial Sector. This type of research uses normative law research, the research approach is a statute approach. Conclusion This research shows that the selling price of coal for meeting the needs of domestic industrial raw materials/fuel is set at US$ 90 per ton which refers to the market price or the equivalent of the international market price but the calculation does not refer to local prices, the existing people's economic prices. a large proportion of sales for domestic needs of 25% (twenty five percent) of the total coal production approved by the government to meet fuel needs for industry provides clear clarity regarding the addition of the number of DMOs for coal supply in urgent conditions.
Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, Salah satunya sumber daya alam yang menjadi primadona adalah batubara, selain itu Indonesia juga merupakan salah satun produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yakni para produsen batu bara memiliki kewajiban menjual batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Pengaturan tentang DMO diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 58.K/HK.02/MEM.B/2022 salah satunya membahas tentang batas harga dan pasokan DMO Bara Sektor Industri. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (nomative law research), pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kesimpulan Penelitian ini menujukkan Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di Dalam Negeri ditetapkan sebesar US$ 90 per ton yang mengacu berdasarkan kepada harga pasar atau setara harga pasar Internasional tapi perhitunganmya tidak mengacu kepada harga lokal, harga ekonomi kerakyatan yang ada didalam negri kemudian persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahunan yang disetujui oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi bahan baku/bahan bakar untuk industri Tapi aturan tersebut tidak memberikan ketegasan secara jelas mengenai penambahan jumlah DMO pasokan batu bara dalam kondisi mendesak.