PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Abstrak

Abstract :This study aims to provide a specific analysis in the thesis entitled Legal Protection Against Victims of the Crime of Rape in the Criminal Justice System and provide an analysis of the formulation in the future (Ius Constituendum) on arrangements for victims of the crime of rape. The research method used is normative legal research with prescriptive analysis that puts law as a system of norms. Legal protection for victims of the crime of rape is a problem that often becomes a polemic in the community because of the lack of attention from the authorities, judging from several events and cases that have occurred that the Criminal Procedure Code is more in favor of the perpetrator than the victim, one of which is in the case of rape. This shows that there is still a legal vacuum in the Criminal Procedure Code which does not clearly regulate the position of victims, one of which is rape victims, whether they are obliged or not to be present during the trial process and the rights of rape victims. Because the protection of crime victims in the process of resolving criminal cases is not only important for victims and their families but also for the wider interest. 13 of 2006 concerning the Protection of Sanctions and Victims, all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to Witnesses and/or Victims that must be carried out by LPSK (Witness and Victim Protection Agency) or other institutions in accordance with the provisions of this Law.

Abstrak :Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis secara khusus dalam tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana dan memberikan analisis formulasi di masa mendatang (Ius Constituendum) terhadap pengaturan bagi korban tindak pidana pekosaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum secara Normatif bersifat preskriptif analisis yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan merupakan suatu permasalahan yang sering menjadi polemik di masyarakat karena kurangnya perhatian dari pihak yang berwenang, dilihat dari beberapa peristiwa dan kasus yang sudah terjadi bahwa KUHAP lebih banyak memihak terhadap pelaku daripada korban, salah satunya dalam kasus perkosaan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum dalam KUHAP yang mana belum mengatur secara jelas tentang kedudukan korban salah satunya korban perkosaan apakah wajib atau tidak berhadir selama proses persidangan dan hak-hak korban perkosaan. Karena Perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban, segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.