TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Abstrak

It can be seen from the point of legal politics (especially criminal legal policy) that there are developments in the crime of regional head elections which are getting wider in scope, both an increase in the types of crimes and an increase in sanctions. In the Law on the Election of Governors, Regents, and Mayors,  until the last amendment, there are 8 types of offenses can be qualified in various criminal provisions.

Terlihat dari sudut politik hukum (khususnya politik hukum pidana) terjadinya perkembangan dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah yang semakin luas cakupan tindak pidananya, baik itu peningkatan jenis tindak pidana dan peningkatan sanksi pidana. Di dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, hingga pada perubahan terakhirnya dapat dikualifikasikan 8 jenis delik yang termuat di berbagai ketentuan pidana di dalam undang-undang tersebut.