PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF PROTOKOL KESEHATAN MELALUI PERATURAN KEPALA DAERAH

Abstrak

Abstract : Article 237 of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government clearly stipulates that what can contain provisions regarding the imposition of coercive costs for enforcing/implementing rules to violators is only in the form of a Regional Regulation (Perda), which contains the importance of discussing it with the DPRD. Meanwhile, Perkada based on Article 246 of the Regional Government Law can only regulate the implementation of Regional Regulations or the power of laws and regulations. The regulation on sanctions should not be regulated by the Regional Regulation, but must be at the Regional Regulation level. The purpose of this study was to analyze the regulation of administrative sanctions for health protocols through Regional Head Regulations. The type of research used in this legal research is normative legal research with a prescriptive nature using a statutory approach (Statute approach), a historical approach (Historical Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results of the study: The regulation of administrative sanctions for health protocols through Regional Head Regulations actually has weaknesses, because Regional Head Regulations are not statutory regulations that are recognized for their existence according to the provisions of Article 7 of the Law Formation of Laws. However, the imposition of administrative sanctions is the government's last resort. If it is related to the Constitutional Law, the administrative sanctions that have been applied are appropriate, because the keyword of the emergency constitutional law is the granting of extraordinary powers to the state to immediately resolve the serious threats that are being faced by the state, then Covid-19 is the right thing. - really serious to deal with.

Abstrak : Dalam Pasal 237 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah secara jelas mengatur bahwa yang bisa memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan aturan kepada pelanggar hanyalah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yang memuat pentingnya pembahasan dengan DPRD. Sedangkan Perkada berdasarkan Pasal 246 UU Pemerintah Daerah hanya dapat mengatur pelaksanaan Perda ataupun kuasa peraturan perundang-undangan. Seharusnya pengaturan mengenai sanksi tidak diatur oleh Perkada, namun harus di tingkat Perda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaturan sanksi administratif protokol kesehatan melalui Peraturan Kepala Daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan historis (Historical Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian : Pengaturan sanksi administratif protokol kesehatan melalui Peraturan Kepala Daerah sebenarnya memiliki kelemahan, karena Peraturan Kepala Daerah bukanlah peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya menurut ketentuan Pasal 7 UU Pembentukan Perundang-Undangan. Namun demikian, pengenaan sanksi administratif merupakan langkah terakhir pemerintah. Jika dikaitkan dengan Hukum Tata Negara sanksi administratif yang telah diterapkan ini telah tepat, karena kata kunci dari hukum tata negara darurat adalah pemberian kewenangan yang luar biasa kepada negara untuk segera menyelesaikan ancaman serius yang sedang dihadapi oleh negara, maka Covid-19 merupakan hal yang benar-benar serius untuk ditangani.