MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN SECARA LITIGASI DALAM SISTEM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Abstrak

Abstract : This research entitled Mechanisms for Litigation Settlement in the Industrial Relations Dispute System. The research method used in this study is a normative research method, that is, research which in essence is carried out by researching, exploring and examining various laws and regulations relating to the issues to be examined. Some conclusions that can be presented in this study are: First, during the transition from P4D / P4P to the Industrial Relations Court, apparently there are still many cases that have not been decided until the Industrial Relations Court was established. Although the transitional rules of Law Number 2 of 2004 have governed this matter, but specifically in cases that have not been decided at the State Administrative High Court which will later be handled by the Supreme Court, the defendant will be unclear, and will face problems in terms of execution -his. This problem is a consequence of the dissolution of P4P as an institution which was originally the defendant in the case, and the implementation of civil procedural law where the parties are only the employer and the workers or their organizations. Second industrial relations disputes are complex disputes that contain criminal and civil aspects. Although as a special court in the field of industrial relations, the Industrial Relations Court is not authorized to examine and decide on criminal and civil cases involving industrial relations, because it is the authority of the District Court. It has shown the limitations of the authority of the Industrial Relations Court as a special court in the field of industrial relations

Abstrak : Penelitian  ini berjudul Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Secara Litigasi Dalam Sistem Perselisihan Hubungan Industrial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang pada hakikatnya dilakukan dengan cara meneliti, menggali dan menelaah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Beberapa kesimpulan yang dapat dikcmukakan dalam penelitian ini adalah Pertama, pada masa transisi dari P4D/P4P ke Pengadilan Hubungan Industrial, ternyata masih banyak perkara yang belum diputus sampai dengan dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial. Meskipun aturan peralihan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah mengatur tentang hal ini, namun khusus terhadap perkara yang belum diputus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dimana nantinya ditangani Mahkamah Agung, pihak tergugat-nya menjadi tidak jelas, dan akan menghadapi permasalahan dalam hal eksekusi-nya. Masalah ini sebagai konsekwensi dari bubarnya P4P sebagai institusi yang semula menjadi pihak tergugat dalam perkara tersebut, dan diterapkannya hukum acara perdata dimana yang menjadi para pihak hanyalah pengusaha dan pihak pekerja atau organisasinya. Kedua perselisihan hubungan industrial merupakan perselisihan yang kompleks yang mengandung aspek pidana dan perdata. Meskipun sebagai pengadilan khusus dibidang hubungan industrial, namun Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang menyangkut hubungan industrial, karena merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Hal ini telah menunjukkan keterbatasan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan khusus dibidang hubungan industrial