DESENTRALISASI PENGATURAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Abstrak

Decentralization of mining management aims to give greater authority to local governments in managing their natural resources, including mining. This policy is expected to improve the welfare of local communities through increased local income, job creation, and infrastructure development. This study analyzes the impact of decentralization of mining regulation on public welfare in several regions in Indonesia. The method used is a case study with a qualitative approach, involving in-depth interviews with stakeholders such as local governments, mining companies, and local communities. The results showed that the decentralization of mining management provides opportunities for regions to optimize the utilization of mining resources in accordance with local needs. However, the success of decentralization is highly dependent on the capacity of local governments in managing and supervising mining activities. It also found several challenges such as lack of transparency, potential corruption, and environmental damage that still need to be addressed. For this reason, it is necessary to increase the capacity of local institutions, strengthen regulations, and active participation of the community in the decision-making process. Thus, decentralization of mining management arrangements can be an effective instrument in achieving community welfare if implemented with good and sustainable governance.

ABSTRAK

Desentralisasi pengelolaan pertambangan bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur sumber daya alamnya, termasuk pertambangan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menganalisis dampak desentralisasi pengaturan pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pengelolaan pertambangan memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tambang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, keberhasilan desentralisasi ini sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi aktivitas pertambangan. Ditemukan pula beberapa tantangan seperti kurangnya transparansi, potensi korupsi, dan kerusakan lingkungan yang masih perlu diatasi. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas institusi lokal, penguatan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, desentralisasi pengaturan pengelolaan pertambangan dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat jika dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.