KEWENANGAN BAKAMLA DALAM PERLINDUNGAN KEAMANAN LINGKUNGAN MARITIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Abstrak

The sea and its wealth therein constitute both a geostrategic center and a source of prosperity for the Indonesian nation. However, such strategic environmental conditions can pose threats and challenges to Indonesia if not adequately supported by infrastructure, making Indonesian jurisdiction vulnerable to various maritime violations and crimes. Therefore, institutions are needed to manage and secure Indonesia's maritime territory, one of which is the Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla). This study aims to analyze and assess Bakamla's authority in protecting maritime security according to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. The research involves analyzing various legal provisions related to the management and security of Indonesia's maritime territory. The method used in this research is prescriptive analysis and normative approach. The data used are primary and secondary data obtained through literature review and field research. Bakamla's authority in implementing maritime environmental security includes: Conducting immediate pursuit, Stopping, inspecting, capturing, transporting, and surrendering ships to relevant authorities for further legal proceedings, and Integrating security and safety information systems in Indonesian waters and Indonesian jurisdictional areas. However, there are still problems in managing and securing Indonesia's maritime territory, including the complexity of regulations and sectoral ego among ministries/agencies granted authority, leading to policy overlaps. Thus, there is a need for harmonization of existing regulations and the removal of investigative attributive authority from other agencies/ministries to prevent overlapping law enforcement in Indonesian maritime territory.

ABSTRAK

Laut beserta kekayaan di dalamnya merupakan pusat geostrategis sekaligus sumber kesejahteraan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Namun kondisi lingkungan strategis seperti ini justru dapat menyebabkan ancaman dan tantangan bagi Indonesia, apabila kondisi tersebut kurang didukung dengan sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan wilayah yurisdiksi Indonesia rawan terhadap berbagai pelangaran dan kejahatan laut. Sehingga perlu lembaga guna melalukan upaya pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia, salah satu lembaga yang diberikan kewenangan ialah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kewenangan Bakamla dalam perlindungan keamanan lingkungan maritim menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode preskriptif analisis dan pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Kewenangan Bakamla dalam pelaksanaan pengamanan lingkungan maritim Indonesia meliputi: Melakukan pengejaran seketika, Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut dan Menyinergikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun masih terdapat problematika dalam pengelolaan dan pengamanan wilayah maritim Indonesia diantaranya kompleksitasnya regulasi serta ego sektoral kementerian/instansi yang diberikan kewenangan sehingga dapat mengakibatkan tumpang tindihnya kebijakan. Sehingga perlu dilakukan hormanisisi regulasi yang ada kemudian perlu adanya penghapusan kewenangan atributif penyidikan pada instansi/kementerian lain guna mencegah terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia.