PERBEDAAN SYARAT ANGGOTA LEGISLATIF DAN PETAHANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

Abstract

Different restrictions on rights and conditions that must be met to participate in regional elections for legislators and executive leaders where legislators must resign first as legislators while the executive leadership is only required to leave. This discrepancy issue has also been tested in the Constitutional Court as an attempt to remove the provisions of Article 7 paragraph (2) letter s of Law Number 10 of 2016 but was rejected by the Constitutional Court with Decision Number 22/PUU-XVIII/2020, which reads: “Declare in writing the resignation as members of the People's Representative Council, members of the Regional Representative Council, and members of the Regional People's Representative Council since they are determined as spouses of candidates for the election"; declare the Applicants' applications inadmissible and reject the Petitioners' applications in their entirety.

The purpose of this study is aimed at knowing To identify and analyze laws and regulations related to the Election of Governors, Regents and Mayors and to find out the extent to which these regulations regulate the Rights of DPRD Members as Candidates for Regional Heads;

The type of research used is normative research, research conducted by analyzing the substance / material of laws and regulations.

The results of the study show, that  the implementation of the provisions of Article 7 paragraph (2) letter s of Law Number 10 of 2016 which requires members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia hereinafter referred to as the House of Representatives of the Republic of Indonesia, members of the Regional Representative Council hereinafter referred to as DPD, and members of the Regional People's Representative Council hereinafter referred to as DPRD resign from their positions since they are determined as spouses of candidates for elections,  in line with the 1945 Constitution. Although the provisions of Article 7 paragraph (2) point s result in differences in requirements between members of the legislature and the executive, namely regional heads who run again in regional head elections where the provisions only require leave as stipulated in Article 70 paragraph (3) Governor and Vice Governor, Regent and Vice Regent, Mayor and Vice Mayor, who run again in the same region, During the campaign period, he must meet the conditions of undergoing leave outside the state's responsibility and is prohibited from using facilities related to his position. The difference in this requirement is motivated by the difference in duties and obligations and authorities that have been determined by the Laws and Regulations between the executive and legislative institutions and the Restrictions as ordered by Article 28J of the 1945 Constitution with the form of conditions for legislative members who require to resign from their positions if they wish to become regional heads in the executive realm as stated in Law Number 10 of 2016 intended to: Prevent absolutism and abuse of power by the legislature both at the central and regional levels that have budgetary functions and supervisory functions. The author also found a void in arrangements related to administrative and criminal sanctions against the necessity of permits and prohibitions in the exercise of his right to participate in campaigning even though he did not run as a candidate for Regional Head.

ABSTRAK

Perbedaan pembatasan hak dan syarat yang harus dipenuhi untuk ikut di dalam pemilihan kepala daerah bagi anggota legislatif dan pimpinan eksekutif dimana anggota legislatif harus mengundurkan diri dulu sebagai anggota legislatif sedangkan pimpinan eksekutif hanya diharuskan untuk cuti. Permasalahan perbedaan ini juga pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk menghapus ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 22/PUU-XVIII/2020, yang berbunyi: “Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”; menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima serta menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Tujuan Penelitian ini ditujukan untuk mengetahuiUntuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut mengatur terhadap Hak Anggota DPRD Sebagai Calon Kepala Daerah;

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian yang dilakukan dengan menganalisa substansi/materi peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian menunjukan, bahwa Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengharuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disebut DPR RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, sejalan dengan UUD 1945. Meskipun Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s ini mengakibatkan perbedaan syarat antara anggota legislatif dengan eksekutif yaitu kepala daerah yang maju kembali dalam pemilihan umum kepala daerah dimana ketentuannya hanya mensyaratkan cuti sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Perbedaan dalam syarat ini dilatar belakangi kepada perbedaan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan antara lembaga eksekutif dan legislatif dan Pembatasan sebagaimana telah diperintahkan oleh Pasal 28J UUD 1945 dengan wujud syarat bagi anggota legislatif yang meharuskan mundur dari jabatannya jika berkeinginan untuk menjadi kepala daerah di ranah eksekutif sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mencegah keabsolutan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh legislatif baik di pusat maupun daerah yang memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Penulis juga menemukan kekosongan pengaturan terkait sanksi administratif dan Pidana terhadap keharusan izin dan larangan dalam pelaksanaan haknya untuk ikut berkampanye meskipun tidak maju sebagai calon Kepala Daerah.