TERTANGKAP TANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF NILAI KEPASTIAN HUKUM

Abstract

Abstract : The purpose of the thesis research, entitled Caught in the Hand of Corruption in the Perspective of Legal Certainty Values, is to provide an analysis of the specifics of the concept of being caught red-handed by the KPK in a criminal act of corruption and to provide an analysis of the formulation in the future (Ius Constituendum) on the regulation of being caught red-handed in a criminal act corruption crime. While the research method used is normative legal research, namely legal research that places law as a system of norms. There was a problem that eventually led to a polemic against the legal certainty of KPK's prosecution in the case of being caught red-handed, because the concept of being caught red-handed was not covered by Article 1 number 19 of the Criminal Procedure Code, so it became a problem that created a legal norm vacuum. The results of the research that obtained the specificity of the concept of Hand Arrest Operations in short OTT by the KPK in corruption crimes were the process of wiretapping in cases of bribery, as confirmed in Law Number 30 of 2002 in conjunction with Law Number 19 of 2019 concerning the KPK Article 12, however, the procedures and procedures from wiretapping to arrest are not stipulated by law, resulting in legal uncertainty over the arrest operation carried out by KPK investigators / investigators, while the wiretapping is intended to collect a lot of and complete evidence in prosecuting the perpetrator. on a large scale so that it is easy to investigate and prove in the court of criminal acts of corruption. Thus, the catch operation by the KPK is clearly not the same concept as Article 1 number 19 KUHAP, Article 18 paragraph (2) KUHAP, Article 111 KUHAP because it is not a condition of being caught red-handed as referred to and regulated in KUHAP. The existence of the Hand Arrest Operation has an important meaning in the progress and improvement of the handling of corruption cases, especially in taking action against bribery criminals who are difficult to uncover, so that special arrangements are needed as the legality principle for the Hand Arrest Operation, namely by giving authority to investigators/investigators to arrest the perpetrator of the bribery at the time of committing the bribery, some time after the bribery was committed, a moment later an object that is strongly suspected of being connected to the criminal act of bribery was found, for which preliminary evidence was found in the form of communication of bribery-bribery conversations from the wiretapping process that obtained permission from the supervisory board, and can be considered as a hand arrest operation if the arrest is made within 3 x 24 hours after the discovery of a transaction process for the handover of objects or the discovery of objects that are strongly suspected of being used for bribes and previously there has been preliminary evidence in the wiretapping process. In arrest operations, an arrest warrant is not required unless in certain cases a valid electronic order from an authenticated source is required.

Abstrak : Tujuan penelitian tesis yang berjudul Tertangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Nilai Kepastian Hukum adalah untuk memberikan analisis terhadap kekhususan konsep tertangkap tangan oleh KPK dalam tindak pidana korupsi dan untuk memberikan analisis formulasi di masa mendatang (Ius Constituendum) terhadap pengaturan tertangkap tangan di dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Terdapat suatu permasalahan yang akhirnya menimbulkan polemik terhadap kepastian hukum penindakan KPK dalam hal tertangkap tangan, karena konsep tertangkap tangan yang digunakan KPK tidak tercover oleh Pasal 1 angka 19 KUHAP, sehingga menjadi persoalan yang menimbulkan kekosongan norma hukum. Adapun Hasil penelitian yang diperoleh kekhususan konsep operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam tindak pidana korupsi adalah adanya proses penyadapan dalam kasus tindak pidana suap, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Pasal 12, namun tata cara dan prosedurnya dari penyadapan hingga penangkapan tidak ada ditetapkan oleh undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik KPK, sedangkan penyadapan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti yang banyak dan lengkap dalam menindak pelaku yang berskala besar sehingga mudah dalam penyidikan dan pembuktian di peradilan tindak pidana korupsi. Dengan demikian operasi tangkap tangan oleh KPK jelas tidak sama konsepnya dengan Pasal 1 angka 19 KUHAP, Pasal 18 ayat (2) KUHAP, Pasal 111 KUHAP karena bukan merupakan keadaan tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam KUHAP. Adanya Operasi Tangkap Tangan memiliki arti penting dalam kemajuan dan peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam penindakan pelaku pidana suap yang sulit untuk diungkap, sehingga diperlukan pengaturan khusus sebagai asas legalitas atas tindakan Operasi Tangkap Tangan, yaitu dengan memberikan kewenangan terhadap penyelidik/penyidik untuk menangkap pelaku suap pada waktu melakukan, beberapa saat setelah perbuatan suap dilakukan, sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras berhubungan dengan tindak pidana suap tersebut, yang terhadapnya telah ditemukan bukti awal berupa komunikasi percakapan suap-menyuap dari proses penyadapan yang memperoleh izin dewan pengawas, serta dapat dianggap operasi tangkap tangan apabila penangkapan dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam setelah ditemukan adanya proses transaksi serah terima benda atau ditemukannya benda yang diduga keras yang digunakan untuk suap dan sebelumnya telah ada bukti awal pada proses penyadapan. Dalam operasi tangkap tangan tidak diperlukan surat perintah penangkapan kecuali dalam hal tertentu diperlukan perintah yang sah secara elektronik dari sumber yang terotentikasi.