PENGATURAN HUKUM BESARAN NILAI GANTI RUGI BAGI PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI ANGKUTAN JALUR DARAT

Abstract

Abstract

Consumers who experience problems in the delivery process, especially in the delay of goods, can experience both material and immaterial losses. This is partly because the types of goods sent tend to expire quickly, or the goods become useless or less useful if they are not received on time. For this reason, consumers should get compensation from the business actor as a means of legal protection for consumers in accordance with what is mandated by Article 4 Number 8 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the right of consumers to get compensation.

The amount of compensation given by business actors for goods transportation service users in the event of delays in delivery of goods by land is not regulated in the Civil Code, KUHD, or in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, but based on article 4 paragraph (8) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection because the goods and or services received are not in accordance with the agreement in the case of late delivery of goods, namely not in accordance with the agreed time. Then the service user gets the right to compensation in the form of compensation, the amount of which is in accordance with the applicable provisions and on the basis of the agreement of both parties.

Abstrak :

Konsumen yang mengalami masalah dalam proses pengiriman terutama dalam keterlambatan barang dapat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil. Hal ini antara lain dikarenakan karena jenis barang yang dikirim yang cenderung cepat untuk kadaluwarsa, ataupun barang menjadi tidak berguna atau kurang manfaatnya jika diterima tidak tepat waktu. Hal yang demikian konsumen seharusnya mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 4 Angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.

Besaran Nilai Ganti Rugi yang Diberikan Oleh Pelaku Usaha Bagi Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang melalui jalur darat tidak diatur pasti didalam KUHPerdata, KUHD, maupun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan namun berdasar pasal 4 ayat (8) Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dalam hal keterlambatan pengiriman barang yaitu tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Maka pengguna jasa mendapat hak kompensasi berupa ganti kerugian yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.