KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TANAH LAUT

Abstract

In the Tanah Laut Regency Regional Regulation on Public Order and Public Peace, one of the contents regulates the prohibition of drug abuse even though narcotics abuse has been specifically regulated in a higher hierarchy of laws and regulations, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

The purpose of this research is to analyze and find out the substance of Tanah Laut Regency Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning Public Order and Public Peace in terms of regulating the prohibition and sanction of Drug Abuse and to find out the law enforcement procedures in Tanah Laut Regency Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning Public Order and Public Peace.

In the preparation of this thesis, the researcher applied normative legal research methods. Normative Legal Research is legal research that examines legal issues from the perspective of legal science in depth on the legal norms that are formed

The results of the study show that: First, the regulation of the prohibition of narcotics abuse in the Regional Regulation of Tanah Laut Regency Number 7 of 2014 concerning Public Order and Public Peace, is not necessary because the regulation has been regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Second: Law enforcement of drug abuse in Tanah Laut Regency Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning Public Order and Public Peace, which is generally regulated in the provisions of investigation in Article 64 on narcotics abuse violations cannot be carried out because it is juridically contrary to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, in Article 81 states that the Investigators of the National Police of the Republic of Indonesia and BNN investigators are authorized conduct investigations into the abuse and illicit circulation of Narcotics and Narcotic Precursors and Article 82 PPNS investigators within the scope of the Ministry of Health, the Ministry of Finance in this case the Directorate General of Customs and Excise, and the Food and Drug Supervisory Agency.

ABSTRAK

Di dalam peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ini salah satu muatannya mengatur tentang larangan penyalahgunaan narkoba padahal penyalahgunaan narkotika telah diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tujunan Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui substansi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dalam hal pengaturan larangan dan sanksi Penyalahgunaan Narkoba dan untuk mengetahui prosedur penegakan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam penyusunan skripsi ini Peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pengaturan larangan penyalahgunaan narkotika di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, tidak diperlukan karena pengaturannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua: Penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang secara umum diatur dalam ketentuan penyidikan di Pasal 64 pada pelanggaran penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilaksanakan kerena secara yuridis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di Pasal 81 menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Pasal 82 penyidik PPNS dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.