DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, FILOSOFIS DAN YURIDIS

Authors

  • Rudy Habibie

Keywords:

Dropshipping, Sociological, Philosophical, Juridical, Sosiologis, Filosofis, Yuridis

Abstract

The purpose of this research is: To find out dropshipping in Indonesia from various sociological, philosophical and juridical perspectives. This study uses normative legal research by examining primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials related to research problems. In this context, what is examined is the mechanism and various dropshipping models and their various models. First, the sociological aspect.  Second, the philosophical aspect.  Third, the juridical aspect. Furthermore, various current regulations or legal provisions and sharia provisions in Indonesia are also reviewed.  Thus, it will provide an overview of dropshipping in Indonesia.

The results of this study can be concluded: Dropshipping is carried out by buying and selling transactions by ordering products/services online where the seller (dropshipper). Dropshippers do not store goods or take care of shipping goods to consumers, so they do not have to buy goods or stock items in advance. After the consumer pays in full the amount of money for the desired item, the dropshipper then pays the price to the actual owner of the item (supplier) who then the supplier will send the item directly to the consumer labeled dropship (online shop). In order for dropship buying and selling to be valid, several contracts are used, namely the Salam contract, the Samsarah contract, and the Wakalah contract. In the Juridical Study to date, there are no regulations that directly regulate dropship buying and selling. However, the validity of this transaction can be seen from several agreement provisions contained in the Civil Code/BW and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Dropship buying and selling is inseparable from the basic buying and selling concept listed in Article 1457 of the Civil Code which explains that buying and selling is an agreement, by which one party binds himself to surrender an object, and the other party to pay the price that has been promised.

 

Tujuan Penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dropshipping di Indonesia dalam berbagai perspektif sosiologis, filosofis dan yuridis. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks ini yang diteliti adalah mekanisme dan macam-macam model dropshipping dan berbagai macam modelnya. Pertama, aspek sosiologis. Kedua, aspek filosofis. Ketiga, aspek yuridis. Selanjutnya, juga ditinjau berbagai regulasi atau ketentuan hukum berlaku saat ini dan ketentuan syariah di Indonesia. Sehingga, akan memberikan gambaran tentang dropshipping di Indonesia.

Hasil penelitian ini bisa disimpulkan: Dropshipping dilakukan dengan transaksi jual beli dengan memesan produk/jasa secara online dimana penjual (dropshipper). Dropshipper tidak menyimpan barang ataupun mengurus pengiriman barang ke konsumen, sehingga tidak harus membeli barang dahulu atau stok barang. Setelah konsumen membayar lunas sejumlah uang atas barang yang diinginkan, dropshipper kemudian membayar harga kepada pemilik barang sesungguhnya (supplier) yang selanjutnya supplier akan mengirimkan barang langsung kepada konsumen dengan berlabelkan dropship (toko online). Agar jual beli dropship menjadi sah, maka ada beberapa akad yang digunakan yakni akad salam, akad Samsarah, dan akad Wakalah. Dalam Kajian Yuridis hingga saat ini, belum ada peraturan yang mengatur secara langsung mengenai jual beli dropship. Namun, keabsahan transaksi ini bisa dilihat dari beberapa ketentuan perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata/BW dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jual beli dropship tidak terlepas dari konsep jual beli secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Downloads

Published

2023-02-21