PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR MELALUI APLIKASISOSIALMEDIAINSTAGRAM DI INDONESIA

Abstract

This study aims to provide an analysis of the legality of used clothing purchased by consumers from online thriftshop businesses and how legal protection is for consumers who buy used clothing from online thriftshops via Instagram. To answer this objective, a normative juridical research was conducted, using a statutory approach and a socio-legal approach. This research is a prescriptive analysis with sources of legal material obtained through literature study. The results of this study indicate that: first,  the sale and purchase agreement of imported used clothing made through Instagram is said to be contrary to Article 1320 of the Civil Code regarding the legal terms of the fourth agreement (halal cause) if the object of sale and purchase in the form of used clothing is imported from outside the customs area, why? because imported used clothes are prohibited from entering the customs area by Article 47 paragraph (1) and Article 51 paragraph  (2) Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Regulation of the Minister of Trade Number 12 of 2020 concerning Goods Prohibited from Importing. on the other hand, this is considered not contrary to the fourth condition in Article 1320 of the Civil Code if the used clothes are not imported used clothes. Second, legal protection for consumers who buy imported used clothing is provided by the government in a preventive and repressive manner. Preventively itself aims to prevent where this is made in the form of a written rule such as the Consumer Protection Act. The repressive protection aims to resolve if a problem occurs, the solution can be taken by consumers through two channels, namely non-litigation between the parties only or through BPSK, while through litigation, it can be through the general justice institution by filing a civil lawsuit or to the police if there is a criminal element.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai legalitas pakaian bekas yang dibeli konsumen  dari  pelaku  usaha  thriftshop  online  dan  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi konsumen yang membeli pakaian bekas dari thriftshop online melalui Instagram. Untuk menjawab tujuan tersebut dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatakan perundang-undangan dan pendakatan sosio legal. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dengan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, perjanjian  jual  beli  pakaian  bekas  impor  yang  dilakukan melalui Instagram dikatakan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian yang keempat (kausa yang halal) bilamana  objek jual beli berupa pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar daerah pabean, mengapa karena pakaian bekas impor sendiri dilarang masuk kedaerah pabean oleh Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor. sebaliknya hal ini dianggap tidak bertentangan dengan syarat keempat dalam Pasal 1320 KUHPerdata jikalau pakaian bekas tersebut bukan pakaian bekas impor. Kedua, Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli pakaian bekas impor diberikan oleh pemerintah secara preventif dan represif. Secara preventif sendiri bertujuan untuk mencegah dimana hal ini dibuat dalam bentuk sebuah aturan tertulis seperti Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Adapun perlindungan secara represif bertujuan untuk menyelesaikan apabila terjadi masalah, penyelesaiannya dapat ditempuh konsumen melalui dua jalur yakni non litigasi antar para pihak saja atau melalui BPSK sedangkan melalui jalur litigasi bisa melalui lembaga peradilan umum dengan mengajukan gugatan perdata atau ke kepolisian jika ada unsur pidananya.