RELEVANSI KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH BERKEADILAN (Suatu Tinjauan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan)

Abstract

The development of an area can be adjusted by the regional government based on the potential and uniqueness of the region through legal products, one of which is regional regulations. The existence of a regional regulation with a religious dimension is always associated with the socio-cultural factors of the local community which are identical to Islam which is reflected in daily life. As in the City of Banjarmasin, which has a Regional Regulation of the City of Banjarmasin Number 13 of 2003 Juncto Regional Regulation Number 4 of 2005 concerning the Prohibition of Activities in the Month of Ramadan.

The purpose of this study was to determine the suitability of the above mentioned regional regulations as responsive and substantively just regional regulations. The research method in this research is a process that systematically identifies the law from a regulation on the real impact of a regulation that already exists and is currently running. This study also uses the level of synchronization method vertically and horizontally, whether the Banjarmasin City Regional Regulation is in accordance with the philosophical and juridical and sociological foundations in the formation of legislation and is in sync with the regulations above.

The result of the research is that the Banjarmasin City Regulation Number 13 of 2003 Juncto Regional Regulation Number 4 of 2005 concerning the Prohibition of Activities in the Month of Ramadan, does not meet the philosophical, juridical, sociological aspects as a good regulation based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation -Invitation, and contrary to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, so that a responsive and substantive legal modification is needed to the Regional Regulation in order to realize legal certainty and legal benefits for the residents of the City of Banjarmasin.

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi dan kekhasan daerah melalui produk hukum salah satunya peraturan daerah. Keberadaan Perda berdimensi agama di daerah, selalu dikaitkan faktor sosial budaya masyarakat lokalnya yang identik dengan Islam yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di Kota Banjarmasin yang memiliki Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Perda tersebut di atas sebagai Perda yang responsif dan berkeadilan substantif. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebuah proses yang secara sistematika hukum melakukan identifikasi dari sebuah peraturan terhadap dampak nyata dari sebuah peraturan yang sudah ada dan tengah berjalan. Penelitian ini juga menggunakan metode taraf sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, apakah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tersebut telah sesuai dengan landasan filosofis dan yurisdis serta sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta sinkron terhadap peraturan yang di atasnya.

Hasil penelitian adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, tidak memenuhi aspek filosofis, yuridis, sosiologis sebagai suatu peraturan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sehingga dibutuhkan modifikasi hukum yang sifatnya resfonsif dan berkeadilan substantif terhadap Perda tersebut agar terwujudnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi warga Kota Banjarmasin.