PRINSIP INVESTASI DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERDALAM DAN TERLUAR INDONESIA

Abstract

Abstract : The study, titled Investment Principles in Management and Utilization of Indonesia's Deepest and Outermost Islands, uses a normative research method, which is research that is essentially carried out by researching, exploring and examining various laws and regulations relating to the issues to be examined.  The conclusions generated in this study are First, the Granting of Coastal Aquatic Business Rights (HP-3) reduces the State's Right to Control over Management of Coastal Areas and Small Islands so that the provisions regarding HP-3 by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia through Decision Number 3 / PUU-  VIII / 2010 is declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force.  Management of the Coastal Areas and Small Islands has so far not provided adequate authority and responsibility of the State for the management of the Coastal Waters and small islands through the mechanism of granting the Coastal Waters Concession Rights (HP-3).  Existing regulations do not contain spirits or in other words do not reflect / reflect the mandate contained in Article 33 of the 1945 Republic of Indonesia State Constitution. Both the Principle of Investment of the innermost and outermost islands for domestic and foreign investors as a form of government neglect of local community participation.

Abstrak : Penelitian yang berjudul Prinsip Investasi Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terdalam Dan Terluar Indonesia, ini menggunakan  metode penelitian  normatif, yaitu penelitian yang pada hakikatnya dilakukan dengan cara meneliti, menggali dan menelaah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah Pertama, Pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) mengurangi Hak Penguasaan Negara atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab Negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Regulasi yang ada tidak mengandung roh atau dengan kata lain tidak merefleksikan/mencerminkan amanah yang ada didalam Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. Kedua Prinsip Investasi pulau-pulau terdalam dan terluar untuk investor dalam dan luar negeri sebagai bentuk pengabaian pemerintah terhadap peran serta masyarakat lokal.