PENDEKATAN DAN PEMBUKTIAN PERSE ILLEGAL DAN RULE OF REASON DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

Abstract

The law enforcement against the practice of prohibiting agreements and activities in
business competition is formulated from a legal approach or view that assesses whether an
activity or agreement carried out by a business actor has or has the potential to violate Law
Number 5 of 1999, namely the Rule of Reason and Perse Illegal Approach. The perse illegal
approach declares every agreement or particular business activity as illegal without further
proof of the impacts arising from the agreement or business activity. Examples of illegal
practices include collusive pricing of certain products and fixing resale prices. Types of behavior
classified as illegal practices are those in the business world that are almost always anticompetitive and almost never bring social benefits. The rule of reason approach is an approach
used by business competition authorities to evaluate the consequences of certain agreements or
business activities, to determine whether an agreement or activity hinders or supports
competition. The elements that must be proven for violating Article 5 of Law Number 5 of 1999
include the business actor element, the element of making an agreement, the element of
competing business actors, the element of setting the price of goods and/or services that must be
paid by consumers or customers, and the element of the same market. All of these elements must
be fulfilled.

ABSTRAK
Penegakan hukum terhadap praktek-praktek larangan perjanjian dan kegiatan dalam
persaingan usaha rumusannya lahir dari pendekatan hukum atau pandangan yang menilai
apakah suatu kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau
berpotensi untuk melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pendekatan Rule Of
Reason dan Perse Illegal. Pendekatan perse illegal menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan
usaha tertentu sebagai ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari
perjanjian atau kegiata usaha tersebut. Contoh perse illegal misalnya penetapan harga secara
kolusig atas produk tertentu serta pengaturan harga penjualan kembali. Jenis perilaku yang
digolongkan sebagai perse illegal adalah perilaku-perilaku dalam dunia usaha yang hampir
selalku bersifat anti persaingan dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial.
Pendekatan rule of reason adalah suatu pedekatan yang digunakan ole lembaga otoritas
pesaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha
tertentu, untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat
atau mendukung persaingan. Unsur-unsur yang harus dibuktikan atas pelanggarau pasal 5
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 antara lain unsur pelaku usaha, unsur membuat
perjanjian, unsur pelaku usaha pesaingnya, unsur menetapkan harga barang dan atau jasa yang
harus dibayar konsumen atau pelanggan, dan unsur pasar yang sama. Seluruh unsur-unsur
tersebut harus dipenuhi.