LEMBAGA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM DIMENSI SISTEM PERADILAN PIDANA DISEKTOR KEHUTANAN

Abstract

Abstract : The purpose of this research was to find out how the role of institutions to prevent and eradicate forest destruction in order to optimize the criminal justice system in the forestry sector in Indonesia. This research is normative or doctrinal legal research, this research is supported by legal materials in the form of primary, secondary and tertiary. The approach used in this study is an approach that is a statute approach, a conceptual approach, and a historical approach, while the analysis of research is by interpreting legal principles, with inductive-inductive thinking as a logical and systematic explanation and interpretation. The results of this research indicate Law No. 18 of 2013, mandating the establishment of Institutions for the Prevention and Eradication of Forest Destruction, the institution is domiciled under the President, institutional elements are the Ministry of Forestry, National Police, Prosecutors and other related elements. The institutional structure is led by a Head assisted by several Deputies including, deputies in the fields of prevention, prosecution, law and cooperation as well as deputies of internal supervision and public complaints. This institution has the authority of the task and function to prevent and enforce forest destruction through legal proceedings of investigation, prosecution and proceedings at the hearing. In addition to these authorities, the Institute also has a function of coordination and supervision of forestry crime cases.

Abstrak:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam rangka optimalisasi  sistem peradilan pidana disektor kehutanan di Indonesia.  Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitian ini didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach), sedangkan analisis penelitian dengan cara penafsiran asas-asas hukum, dengan kerangka berfikir deduktif-induktif sebagai suatu penjelasan dan interpretasi logis dan sistematis.  Hasil penelitian ini menunjukkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, lembaga tersebut berkedudukan di bawah Presiden, unsur-unsur kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Unsur lain yang terkait. Struktur kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala dibantu beberapa Deputi diantaranya, deputi bidang pencegahan, penindakan, hukum dan kerjasama serta deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Lembaga ini memiliki kewenangan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan perusakan hutan yang dilakukan melalui proses hukum penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Selain kewenangan tersebut Lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi penangan perkara tindak pidana kehutanan.