PROSEDUR SIDANG KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Abstract

In the police code of ethics as stated in Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Code of Ethics Commission of the National Police of the Republic of Indonesia, it is stated that every member of the National Police must comply with ethics whose scope consists of State Ethics, Institutional Ethics, Community Ethics, and Personality Ethics which contain norms or rules that are the unity of the ethical or philosophical foundation related to behavior as well as remarks regarding matters that are required, prohibited, appropriate, or inappropriate to be done by Members of the National Police in carrying out their duties, authorities, and responsibilities. As for the procedure for hearing the code of ethics against police members who commit criminal acts which are unlawful acts in the form of crimes or violations that are threatened with criminal punishment of imprisonment, confinement or fines committed by members of the Police, when viewed in the perspective  of Police Regulation Number 7 of 2022, in the regulation section Personality Ethics in Article 8 letter (c) number (1) that every National Police Officer is obliged to obey and respect legal norms. So it can be interpreted by the author that members of the Police who commit criminal acts also violate the professional code of ethics related to personality ethics which requires police members to obey and respect legal norms that apply as positive law in Indonesia.

The purpose of this research is to find out the procedure for hearing the code of ethics against police members who commit criminal acts.

The type of research used is normative research, research conducted by analyzing the substance/material of laws and regulations.

The results of the study show that the procedure for the code of ethics hearing for police members who commit criminal acts is based on Police Regulation Number 7 of 2022, by looking at the provisions of Article 40 paragraph (2) letter (a) In carrying out the duties of the ethical judiciary, the Police Code of Ethics Commission is authorized to decide whether the trial will be held openly or behind  closed doors.Based on this, related to the procedure for enforcing the code of ethics against members who commit criminal acts, it should be carried out openly against the perpetrators of criminal acts, whether they are still in the process at the general court session or have obtained a court decision that has permanent legal force because the judiciary recognizes the principle of open trial to the public, where the public has the right to know the process of the trial,  Unless otherwise specified by law, so that  Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Police Code of Ethics Commission regulates that it may not be carried out openly or in public, but must be in accordance with laws and regulations, therefore a revision of this Police Regulation is needed, especially in Article 40 paragraph (2) letter (a).

ABSTRAK

Dalam kode etik kepolisian sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus mematuhi etika yang ruang lingkupnya terdiri dari Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian yang mengandung norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Adapun terkait prosedur sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang merupakan perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, apabila dilihat dalam persfektif Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, pada bagian pengaturan Etika Kepribadian di Pasal 8 huruf (c) angka (1) bahwa Setiap Pejabat Polri pada wajib menaati dan menghormati norma hukum. Sehingga dapat diartikan oleh Penulis bahwa anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana juga melanggar kode etik profesi terkait etika kepribadian yang mewajibkan anggota kepolisian taat dan menghormati norma hukum yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Tujuan Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui prosedur sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian yang dilakukan dengan menganalisa substansi/materi peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian menunjukan, Prosedur sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, dengan melihat ketentuan Pasal 40 ayat (2) hurup (a) Dalam melaksanakan tugas peradilan etik oleh Komisi Kode Etik Kepolisian berwenang memutuskan sidang dilaksanakan secara terbuka atau tertutup. Berdasarkan hal tersebut terkait prosedur penegakan kode etik terhadap anggota yang melakukan tindak pidana seharusnya dilakukan secara terbuka terhadap pelaku tindak pidana baik itu yang masih proses di sidang peradilan umum atau telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena peradilan mengenal asas sidang terbuka untuk umum, dimana masyarakat berhak mengetahui proses jalannya persidangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sehingga tidak boleh Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian mengatur boleh tidak dilakukan secara terbuka atau umum melainkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dibutuhkan revisi terhadap Peraturan Kepolisian ini khususnya di Pasal 40 ayat (2) hurup (a).