KEDUDUKAN BENDA JAMINAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK KEPADA DEBITUR DAN KREDITUR YANG TERDAMPAK PENGADAAN TANAH UNTUK UMUM OLEH PEMERINTAH

Abstract

The study aims to analyze the position of electronic security items in the context of land acquisition for the public interest by the government. The focus of this study is based on the ATR/BPN Chief Minister's Regulation No. 6 of 2018 on Complete Systematic Land Registration. In the acquisition of land for the public interest, governments often have to deal with land that has been burdened with possession. The use of electronic access rights is becoming relevant in today's digital age, given the speed and ease of access it offers. Through a normative jurisprudential approach, the study explores the legal implications of the use of electronic liability rights, as well as assessing the effectiveness of existing regulations in protecting the rights of the parties concerned. Research findings show that the implementation of electronic ownership rights has the potential to improve the efficiency of land acquisition administration, minimize the risk of document falsification, and speed up the process of verification of land ownership. Nevertheless, the study also identified several challenges, including the lack of adequate digital infrastructure, resistance from stakeholders who have not fully understood the technology, and the need for more comprehensive regulatory adjustments to support the transition from conventional systems to electronic systems. Therefore, the research recommendations include increased capacity and socialization to the community as well as a more holistic regulatory update to accommodate technological developments in land ownership management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan benda jaminan hak tanggungan elektronik dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah. Fokus kajian ini didasarkan pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah seringkali harus berhadapan dengan tanah yang telah dibebani hak tanggungan. Penggunaan hak tanggungan elektronik menjadi relevan dalam era digital saat ini, mengingat kecepatan dan kemudahan akses yang ditawarkan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari penggunaan hak tanggungan elektronik, serta menilai efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi hak-hak para pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak tanggungan elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pengadaan tanah, meminimalisir risiko pemalsuan dokumen, dan mempercepat proses verifikasi kepemilikan tanah. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk kurangnya infrastruktur digital yang memadai, resistensi dari pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya memahami teknologi ini, serta perlunya penyesuaian regulasi yang lebih komprehensif untuk mendukung transisi dari sistem konvensional ke sistem elektronik. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas dan sosialisasi kepada masyarakat serta pembaruan regulasi yang lebih holistik untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dalam pengelolaan hak tanggungan tanah.