ASPEK POLITIK HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI INDONESIA

Abstract

Abstract :There are no sanctions for companies that do not register their employees' Certain Period Employment Contract (PKWT) with the Manpower and Transmigration Office, legal protection for workers who have signed PKWT cannot be fully guaranteed. Therefore a political reform of law is needed in order to protect the workforce. Consequences of PKWT which are not recorded are based on Article 52 of the Manpower Act, namely Cancel by Law. Based on Article 59 paragraph 7 (seven), that by law becomes an Indefinite Time Work Agreement (PKWTT). From the two analyzes above, it makes the legal consequences and position of PKWT not registered by business actors in the Department of Manpower and Transmigration become multiple interpretations. Workers do not get maximum legal protection when working in a situation where their PKWT is not registered at the Manpower and Transmigration Office.

Abstrak : Tidak adanya sanksi bagi perusahaan – perusahaan yang tidak mendaftarkan PKWT karyawannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka perlindungan hukum bagi para pekerja yang sudah menandatangani PKWT tidak bisa sepenuhnya terjamin. Maka dari itu diperlukan adanya politik pembaharuan hukum dalam rangka untuk melindungi tenaga kerja.  Kedudukan / akibat hukum dari PKWT yang tidak dicatatkan yaitu berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Batal demi Hukum. Berdasarkan Pasal 59 ayat 7 (tujuh) yaitu demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dari kedua analisa di atas,  menjadikan akibat hukum dan kedudukan PKWT yang tidak didaftarkan pelaku usaha di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi multitafsir. Pekerja tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal apabila bekerja dalam keadaan tidak terdaftarnya PKWT mereka di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.